Rabu, 18 Agustus 2010

Museum di dunia ketiga

Museum Sonobudoyo, Yogyakarta
Hilangnya sejumlah koleksi benda-benda terbuat dari emas murni dari Museum Sonobudoyo membuat kita miris dan prihatin. Apalagi jika mengingat bahwa koleksi tersebut merupakan koleksi sangat bersejarah dari masa kerajaan Mataram Hindu dari abad ke-8 hingga ke-10. Sistem pengamanan museum menjadi sorotan dari berbagai pihak, dan ujung-ujungnya adalah anggaran minim yang dikucurkan kepada museum. Pencurian yang terjadi di Museum Sonobudoyo dinisbahkan pada minimnya anggaran sehingga museum tersebut tidak mampu membangun sistem pengamanan optimal untuk melindungi koleksinya yang berharga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa museum di negeri ini masih terpinggirkan dalam hampir semua segi. Namun ternyata kondisi ini tidak dialami negeri kita saja. Simaklah tulisan berikut ini.



MUSEUM DI DUNIA KETIGA
Oleh: Julianty M  (Museum Geologi)

Museum adalah “lembaga tetap yang tidak mencari untung yang melayani kepentingan masyarakat dan pengembangan lembaga itu sendiri serta terbuka untuk umum, yang memperoleh, mengkonservasi, meneliti, mengkomunikasikan dan memperagakan benda-benda bukti peninggalan manusia dan lingkungannya untuk kepentingan studi, pendidikan dan rekreasi” (ICOM Statutes, 2001). Tugas utama museum adalah merawat spesimen untuk mendukung kegiatan penelitian dalam jangka panjang (Miller, 2004). Salah satu aspek unik museum adalah perannya yang menjembatani ilmu pengetahuan dengan pendidikan masyarakat (Miller, 2004). Berkenaan dengan hal tersebut de Varine menyebutkan bahwa museum adalah “...an educational tool in the service of societal development”  (Hauenschild, 1988).

Sayangnya, museum tampaknya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana seharusnya dari pihak pemerintah/negara. Sebagai sebuah lembaga  museum kerap kali dipinggirkan keberadaannya, baik dari segi sumberdaya manusianya maupun dari segi pengadaan anggaran untuk keperluan operasionalnya. Sejauh yang diketahui penulis, belum pernah ada anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan yang sifatnya khas permuseuman. Biasanya anggaran untuk museum ditempelkan pada kegiatan lain yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan anggaran operasional. Padahal, jika dilihat dari definisi tentang museum yang diberikan oleh ICOM di atas tampak bahwa museum memiliki kegiatan yang membutuhkan dana cukup besar jika ingin memenuhi fungsinya sebagai sebuah museum. Baik museum milik negara maupun milik swasta dan milik perorangan sama-sama membutuhkan dana opersional dalam skalanya masing-masing. Museum yang paling kecilpun, katakanlah yang hanya memiliki dua orang staf, tetap membutuhkan dana untuk menyelenggarakan kegiatan opersionalnya. Minimal untuk pemeliharaan ruang peragaan. Negara tampaknya belum menganggap perlu diberikannya anggaran yang memadai untuk sebuah museum, dengan dalih masih banyak hal lain yang lebih penting dan membutuhkan anggaran besar juga. Kondisi ini umum terjadi di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Sergio Durán Pitarque “.... masalah museum yang paling penting adalah kurangnya dana.”

Pitarque melakukan studi di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Menurutnya kemiskinan di negara-negara tersebutlah yang menyebabkan museum di negara-negara berkembang  menjadi institusi yang statis, karena tidak mampu melakukan kegiatan dan tidak pula mampu meraih pengunjung dari komunitasnya sendiri. Kurangnya dana tersebut berakibat pada ketidakmampuan sebuah museum mempekerjakan staf berkeahlian khusus yang dibutuhkannya. Dalam kondisi seperti ini sebuah museum akhirnya tidak mampu menerapkan teknik museologikal modern dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Selain itu banyak museum yang harus menghentikan kegiatan karena mereka tidak memiliki peralatan untuk menyelenggarakan pameran secara layak, atau tidak dapat menyimpan koleksi dalam kondisi yang sesuai. Belum lagi jika menyangkut hal-hal lain yang sifatnya “behind the scene”, seperti mendapatkan objek baru untuk penambahan koleksi, menerapkan sistem keamanan yang efisien, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan lain sebagainya.
Untuk lebih lengkapnya, berikut hasil penelitian Pitarque yang telah diterjemahkan dan ditulis ulang:


Museum of Earth Sciences, Brazil
Beberapa negara Amerika Latin yang kaya akan kekayaan tradisional – terutama yang berasal dari pra-Columbus – lebih mampu mengalokasikan pembagian anggaran untuk museum-museum arkeologikal, karena pihak yang berwenang menganggap museum-museum tersebut sebagai daya tarik pariwisata dan mempertimbangkan bahwa setiap ada kenaikan di bidang pariwisata maka itu akan mendatangkan pendapatan bagi negara. Namun, argumen ini tidaklah valid, karena banyak negara yang masih mengabaikan peran nyata sebuah museum sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dirancang untuk komunitasnya. Argumen ini semakin memperkuat pendapat kita bahwa museum akan mendapat dana yang memadai hanya jika pemerintah menyadari betapa pentingnya museum dan bahwa objek setiap museum (apakah museum sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun sejarah alam) adalah memamerkan seluruh aspek identitas budaya sebuah negara beserta perkembangannya. Dengan kata lain, museum akan mendapat alokasi dana yang memadai – dalam jumlah besaran yang sama dengan yang dianggarkan untuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial – hanya jika pemerintah menganggap museum menjadi bagian integral dalam pembangunan negara.

Koleksi arkeologikal salah satu museum di Peru
Sayangnya, tidak ada analisis perbandingan yang rinci mengenai alokasi dana untuk museum di berbagai negara yang didasarkan pada data finansial konkret. Aturan umumnya, anggaran untuk museum negeri diambil dari dana yang dialokasikan untuk “sektor budaya” secara keseluruhan, yang sebagian di antaranya diberikan kepada museum. Jumlahnya bervariasi, tergantung dari prioritas yang ditetapkan untuk setiap sektor budaya masing-masing negara. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, terjadi perubahan-perubahan signifikan. Di Brazil dan Venezuela, misalnya, pemerintah memberikan bantuan finansial substitusional kepada museum. Di Ekuador dan Kolombia kegiatan museum didorong dengan adanya kontribusi dari bank negara dan bank swasta. Sektor swasta sekarang semakin menyadari nilai penting museum, dan bantuan sektor ini dalam pengadaan dana semakin meningkat, meskipun secara ad hoc (tidak rutin – penerjemah) dan sporadis.
Pengadaan dana merupakan bidang yang juga dipelajari oleh dan dilatihkan secara khusus kepada para ahli museologi. Idealnya, ahli ekonomi dan para manajer menjadi bagian dari pengelolaan museum. Sebagaimana dikemukakan Jacques Rigaud dalam Konferensi Umum ICOM ke-12 di Mexico City,
“Sudah saatnya untuk mengabarkan kebenaran ini: museum telah menjadi organisasi dalam pengertiannya yang paling lengkap dan paling modern. Di sini sekali lagi, tugas museum tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan institusi budaya lainnya, yaitu melakukan kegiatan kreatif, konservasi, dan diseminasi; dan menghadapi masalah manajerial yang sama pula, baik di bidang teater, audio visual, ataupun berbagai kegiatan budaya lainnya.”

Apapun jenisnya, apakah museum arkeologi, sejarah ataupun sejarah alam, seni visual, dan perkembangan arsitektur, secara ekonomis dan administratif museum tergantung pada dua sistem yang berbeda, yaitu 1) pemerintah pusat atau daerah, atau pemerintah kotapraja dan 2) swasta secara pribadi, yayasan, dan organisasi.
  
    Pemerintah yang berwenang pada berbagai tingkat biasanya memasukkan museum ke dalam anggaran operasional tahunan. Biasanya pemerintah selalu mengalokasikan sejumlah anggaran tahunan minimal yang hanya cukup untuk anggaran perawatan ruang peragaan dengan museografi seadanya serta mengabaikan aspek didaktik.

Karena museum kurang memiliki otonomi maka secara administratif maupun ekoomis anggaran seperti itu tidak secara langsung diberikan kepada direktur/kepala museum. Akibatnya adalah, direktur/kepala museum tidak merasa cukup yakin mengenai sumberdaya apa yang benar-benar dapat diandalkan untuk melaksanakan program-program museum yang dipimpinnya. Anggarannya sering tidak memadai untuk kebutuhan pokok sebuah museum yang tercantum dalam proforma anggaran tahunan museum. Persetujuan pemerintah biasanya diberikan pada peruntukan anggaran untuk pengeluaran tetap. Tapi pada umumnya tidak ada alokasi anggaran yang stabil (apalagi meningkat) yang memungkinkan museum untuk menambah koleksinya.
Museum Affandi, salah satu museum swasta di Indonesia

Untuk museum pribadi/swasta, dana pada umumnya tergantung pada kemampuan ekonomis pemiliknya serta bunga dari modal yang diinvestasikan dan dikembalikan kepada manajemen. Museum seperti ini memiliki otonomi lebih besar dan seringkali juga punya anggaran lebih besar pula sehingga memungkinkan mereka untuk secara aktif meraih masyarakatnya sebagai pengunjung museum.  Namun, tentu saja ada museum-museum yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi museologikal mereka, meskipun mereka punya dana besar.

Museum tidak hanya bisa membuat pengeluaran. Museum bisa juga mendatangkan pemasukan dalam bentuk bea masuk, biaya pemotretan, hak atas pembuatan film dan penayangannya di televisi, dan lain sebagainya; sumbangan (termasuk dari “sahabat museum” dalam berbagai kategori); penjualan reproduksi koleksi; buku dan barang-barang lain di toko cenderamata museum; langganan publikasi terbitan museum, dan sebagainya. Namun, pendapatan ini pada umumnya tidak dikelola oleh pihak museum itu sendiri melainkan disetorkan kepada bendahara negara melalui departemen keuangan, atau ke rekening bank atas nama lembaga atau yayasan. Akibatnya, museum bukan saja kekurangan dana yang mereka butuhkan tetapi juga tidak mampu mendapatkan kembali dana yang telah mereka keluarkan.

Tidak salah jika direktur/kepala museum bersikap “masa bodoh”, dan mereka sering berdalih dengan mengatakan “kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak punya uang.” Dengan kata lain, museum dikelola oleh orang-orang yang “beradab” yang tidak merasa perlu memberikan pemikiran bagaimana caranya menarik perhatian masyarakat umum kepada museum. Hermán Crespo Toral, mantan direktur Museum of the Central Bank of Ecuador mengatakan, “ Museum tidak terbatas pada segelintir orang ....... museum harus menyentuh semua orang, dan terlibat sepenuhnya dengan permasalahan masyarakat, kalau tidak museum akan hilang keberadaannya.”
Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kondisi yang suram ini?
Tantangan utama yang harus diatasi adalah jelas membentuk kesadaran di kalangan otoritas pemerintah. Kita harus membantu mereka menyadari bahwa melakukan preservasi dan memamerkan kekayaan warisan budaya (dan alam – penerj.) membutuhkan basis esensial dalam rangka pembangunan sosio-ekonomi yang harmonis. Kita sebagai orang museum harus memaparkan paradoks menyedihkan atas anggaran multidolar yang digunakan untuk membeli peralatan perang yang hanya akan menghancurkan sesama manusia, dengan anggapan bahwa kita harus berada dalam posisi “membela tanah air”; sementara kita sering abai atas sejarah kita sendiri.

Kita juga perlu menstimulasi adanya dana nasional independen untuk mendukung dan mempromosikan kegiatan-kegiatan seni dan budaya (termasuk museum – penerj.). Perusahaan-perusahaan swasta dapat turut berperan di bidang ini. Pada tingkat praktis, dana tambahan dapat juga diperoleh melalui inisiatif yang diambil oleh kepala museum beserta stafnya, yaitu:
a.    mendorong tercantumnya pasal-pasal hukum yang menyebutkan pembiayaan museum yang diterima dari pendapatan asli daerah;
b.    museum mendapatkan bagian dari dana lelang negara atas barang-barang ilegal yang disita oleh negara;
c.    museum mendapat alokasi dana dari pemungutan pajak untuk tiket masuk pertunjukan publik, seperti bioskop, atau pertandingan olah raga;
d.    museum dapat pula menyewakan beberapa koleksinya yang tidak begitu penting (misalnya kepada institusi pendidikan – penerj.) untuk menambah dana;
e.    mendorong asosiasi museum di tanah air untuk melakukan analisis objektif mengenai kondisi setiap museum sehingga kita dapat mengidentifikasi kebutuhan masing-masing museum yang sebenarnya dan dapat menemukan solusi yang tepat untuk setiap masalah.

Hal-hal di atas hanyalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menggalang dana bagi museum. Contoh lain: di sebuah kota kecil yang memiliki sebuah museum daerah di Ekuador, penduduknya dihimbau untuk menyumbangkan uang sebesar tiga dolar yang diambil ketika mereka melakukan pembayaran listrik rumah tangga. Hasilnya sangat positif, dalam sebulan terkumpul 2900 dolar (tahun 1982) untuk tambahan biaya operasional museum daerah! Di beberapa negara lembaga-lembaga keuangan swasta, seperti bank swasta, sudah mulai memberikan pinjaman lunak kepada museum. Sebagai imbalannya, pemerintah memberikan potongan pajak kepada lembaga-lembaga seperti ini yang menyumbangkan sebagian keuntungannya kepada museum.
    Museum juga dapat memamerkan sebagian koleksinya di bank-bank yang mempunyai kerja sama dengannya. Dengan demikian koleksi museum dapat dinikmati juga oleh masyarakat secara lebih luas, dan ini memancing masyarakat untuk datang melihat koleksi yang lainnya di museum.
*****

Museum Nasional, Indonesia
Kondisi di atas adalah kondisi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Namun tampaknya kita dapat melihat dengan jelas adanya kesamaan kondisi dengan di Tanah Air. Sekarang semuanya tinggal terpulang kepada para pengambil kebijakan, khususnya yang berkecimpung di bidang permuseuman. Akan dibawa ke manakah museum-museum kita? Bagaimana pula dengan museum-museum di Indonesia? Quo vadis museum  Tanah Air?

Catatan: Sergio Durán Pitarque adalah salah seorang anggota Dewan Direksi Asosiasi Museum Ekuador.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar